3 LANDASAN PENDIDIKAN di INDONESIA

Beberapa landasan pendidikan menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan di negeri ini. Akan tetapi, dalam aplikasinya di lapangan perlu di kembangkan lagi agar pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik bahkan bisa menandingi sistem pendidikan seperti negara-negara maju di luar sana.

Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu perbaikan-perbaikan di berbagai sektor pendidikan. Baik itu kepada para siswa yang harus lebih giat belajar, kepala sekolah yang harus lebih jeli melihat dinamika-dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah, maupun sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang pendidikan itu sendiri yang harus dilengkapi, jika belum lengkap atau dikembangkan dan dimanfaatkan jika sarana dan prasarana sudah ada. Agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Adapun 3 landasan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah :

  1. Pendidikan menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 ada 2 pasal yang menjadi dasar hukum pendidikan, yaitu pasal 31 dan pasal 32.  Pasal 31 mengatur tentang pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dan sistem pendidikan nasional. Sedangkan dalam pasal 32 mengatur tentang kebudayaan. 

  2. Sistem pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003

Dalam Undang-undang ini memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional dan juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, stándar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

3     3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.